Tiga Terdakwa Kasus Ringin Anom Dilimpahkan Pengadilan Tipikor Surabaya

KEDIRI - Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pelimpahan 3 berkas perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota, Kota Kediri Tahun Anggaran 2019 atas nama 3 terdakwa, yaitu, BHR., YDP dan ADKN. 

Pelimpahan berkas berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (22/9/2022) pukul 10.00 WIB. 

Baca juga: Buron 4 Tahun, DPO Kejati Kalteng Ditangkap Tim Intelijen Kejati Jatim di Surabaya

Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat, S.H, M.H dalam keterangan pers menyampaikan, berawal Pemerintah Kota Kediri mendapat paket pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota, Kota Kediri Tahun Anggaran 2019.

Namun, dalam proses pelaksanaan proyek yang dimenangkan oleh CV. Sekawan Elok dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.857.806.000, - dalam dokumen kontrak terdakwa BHR sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK.

Baca juga: BPR Bank Kota Kediri Gandeng Kejaksaan Atasi 53 Debitur Nakal

Sedangkan, terdakwa YDP dalam dokumen kontrak sebagai Direktur CV. Sekawan Elok namun dalam pelaksanaannya terdakwa Yudhistira Dewa Pribadi, S.H. tidak dilibatkan dalam pekerjaan, dikarenakan semua proses pekerjaan dilakukan oleh terdakwa ADKN yang dalam dokumen kontrak sebagai Tenaga K3. 

Dijelaskan Kasi Intel bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara diborongkan kepada Didik Riyanto dan dilanjutkan oleh Purwanto, sehingga mengakibatkan pekerjaan tersebut putus kontrak dan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp. 969 juta. 

Baca juga: Kejari Kota Kediri Kembangkan Kasus Kredit Macet BPR Kota Kediri Naik ke Penyidikan

Pasal yang didakwakan : Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Wakil Jaksa Agung RI Berikan Pelayanan kepada Masyarakat Dengan Memperbaiki Sistim Pelayanan yang Lebih Agile Tidak Diskriminasi Lebih Adil dan Nyaman Memiliki Kepastian Hukum Serta Berbasis IT

"Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Kediri akan menunggu penetapan hari dan jadwal persidangan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, " ungkapnya.